Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri rapat terbatas terkait penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Presiden memerintahkan untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan agar rakyat mendapatkan kepastian hukum serta menginstruksikan instansi terkaitnterus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, merasa prihatin dan sedih adanya beberapa pihak di lingkungan Kementerian BUMN terjerat kasus korupsi.
"Saya sangat prihatin dan sedih dengan beberapa anggota keluarga kami yang tersangkut dengan tindak pidana korupsi oleh KPK, Kejagung, dan Bareskrim," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Ia menambahkan, Kementerian BUMN telah banyak mengeluarkan regulasi yang secara langsung untuk mencegah muncul benih-benih korupsi.
Baca Juga: Ketua KPK Sindir BUMN, Bikin 'Nyesek'
"Regulasi yang sudah diterbitkan adalah peraturan Menteri tentang pedoman penundaan transkaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan terbit tahun 2012," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir sebagai tersangka baru dalam kasus suap dugaan pembangunan PLTU Riau-1.
"KPK tingkatkan ke penyidikan dengan TSK SFB (Sofyan Basir) Dirut PLN sebagai tersangka," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
