Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, Inas N. Zubir, menduga Menko Polhukam Wiranto memiliki tujuan tersembunyi dalam membentuk Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.
Menurutnya, langkah Wiranto tersebut diyakini ingin menjatuhkan Joko Widodo selaku presiden. Sambungnya, seperti nama-nama yang masuk dalam tim tersebut, terdapat dua orang pengacara yakni Dhoni Martin selaku praktisi dan Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Yang mana keduanya sebenarnya merupakan pengacara kelompok Munaslub Hanura ilegal di awal tahun 2018 yang lalu.
"Pada tanggal 25 September 2018, dua orang dari Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tersebut telah menggugat Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara SK Kepengurusan Partai Hanura," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/5/2019).
Lanjutnya, melihat hal tersebut, ia pun menduga bahwa gugatan tersebut dilayangkan pada Menkumham dan Jokowi merupakan Wiranto.
"Ini yang menjadi menarik, karena Wiranto adalah salah satu Menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi tapi berupaya menjatuhkan Presiden dengan cara memerintahkan anak buahnya menggugat Presiden," tegasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, yang harus diwaspadai adalah, munculnya dugaan bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam merupakan modus operandi yang juga berkaitan dengan gugatan kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, ia juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Tim ini ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah, terkait berbagai kasus pelanggaran hukum, apakah benar demikian? Atau apakah ada udang di balik bakwan yang dapat merugikan Presiden Jokowi?" tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
