Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf memuji imbauan capres 02 Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya tidak berbondong-bondong datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung.
Baca Juga: Wiranto Siap Bendung Massa Jelang Sidang Gugatan Pilpres di MK
"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pendukungnya," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan dikutip dari antaranews di Jakarta, Selasa malam.
Irfan memandang imbauan yang disampaikan Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan.
"Saya melihat pernyataan itu sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh yang harus kita hormati, dan sebagai seorang patriot sebagaimana yang sering dia utarakan," kata Irfan.
Ia mengatakan semua pihak harus menyerahkan proses peradilan kepada MK. Kehadiran pendukung saat persidangan justru dapat dianggap sebagai wujud ketidakpercayaan pada proses persidangan yang berlangsung.
Irfan juga menekankan bahwa media daring serta televisi pasti akan menayangkan segala informasi terkait persidangan. Masyarakat dapat memeroleh informasi melalui saluran media "mainstream" tersebut.
"Dan harus juga menjadi pertimbangan bersama kalau misalnya kita beramai-ramai hadir di sekitar MK, otomatis bisa membuat kegaduhan serta menimbulkan kemacetan yang kemudian mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari mencari nafkah melalui jalan di sekitar MK," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
