Jokowi Susun Kabinet, PAN Tahu Diri

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak akan memaksakan diri untuk masuk dalam koalisi pemerintah. Politikus PAN Faldo Maldini menyatakan, PAN cukup tahu diri atas perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu yang hanya mengumpulkan 6,9% suara di DPR.

“Sebenarnya, partai di BPN (Badan Pemenangan Nasional) sudah menentukan jalan hidup masing-masing dan kita saling menghormati. Kita memahami kami mempunyai angka yang relatif kecil. Memang, di internal PAN sendiri banyak yang ingin tetap di oposisi, tapi yang ingin bergabung (koalisi pemeritah) juga tidak sedikit,” ungkapnya.

Faldo menjelaskan bahwa PAN merupakan partai yang demokratis, sehingga setiap kader PAN bebas bersuara asalkan tidak melanggar garis besar kebijakan partai. Karena itu, menurut dia, apapun pendapat kader maka hal itu akan diputuskan bersama sesuai mekanisme dan itu akan dibahas dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PAN.

Baca Juga: TKN: Partai Gerindra Pantas Ditawari Gabung Koalisi Jokowi

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya masih akan menunggu “demand” atau permintaan yang tinggi dari pihak pemerintah sebelum memutuskan masuk Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Dengan demikian, Demokrat siap menyediakan “supply” atau penawaran yang sesuai.

“Berbicara kans (masuk koalisi), itu tergantung supply and demand, kalau ada demand yang bagus, kita cocok dengan baik dan betul-betul sangat menjajikan, itu akan kita supply,” tandas Syarief di Jakarta, kemarin. Soal jatah kursi menteri, Syarief mengaku bahwa pihaknya enggan berandai-andai karena kursi menteri adalah hak prerogatif presiden.

Menurut dia, yang penting bagi Demokrat adalah bagaimana 14 poin prioritas Partai Demokrat yang telah ditawarkan kepada Presiden Jokowi oleh Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) dapat diakomodasi. Dan Demokrat juga saat ini tengah menggencarkan komunikasi politik dengan koalisi pemerintah.

Baca Juga: SBY Masih Kaji Opsi Demokrat Berkoalisi atau Jadi Oposisi

“Itu kebutuhan dasar yang bisa melihat bahwa dengan hubungan personal yang bagus, maka program yang diwacanakan akan bisa dilaksanakan bersama,” paparnya.

Karena itu, menurut mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu, akan lebih baik jika pemerintah berjuang bersama namun dengan kesamaan visi. Terlebih, Demokrat berpengalaman baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Demokrat juga masih memiliki waktu untuk berdiskusi dan memutuskan secara resmi perihal arah kebijakan politik untuk 2019-2024.

“Kita akan diskusi dan kita akan melihat sejauh mana demand-nya. Demand cukup tinggi atau tidak. Atau demand hanya biasa-biasa saja. Kalau demand tinggi dengan visi yang sama, kenapa tidak?. Sekali lagi untuk kepentingan rakyat tahun 2024, rakyat perlu prioritas yang tinggi,” ujarnya.