Dinilai Kompeten, Bos Go-Jek Jadi Menteri Milenial?

Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Presiden terpilih 2019-2024, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada (30/06/2019), Jokowi harus menyiapkan nama-nama Menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Berbagai nama pun diisukan akan masuk ke dalam Kabinet. Di periode kedua menjabatnya ini, Jokowi ingin mengajak generasi milenial untuk bekerja bersamanya. Bahkan, nama anak Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo pun santer digadang-gadang menjadi Menteri Jokowi.

Selain Angela, nama Nadiem Makarim yang tak lain adalah Founder sekaligus CEO Go-Jek pun dikabarkan demikian.

Baca Juga: Angela Tanoesoedibjo: Putri Mahkota Hary Tanoe, Calon Menteri Jokowi

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, kabinet harus diisi kalangan profesional, baik itu dari partai politik (parpol) maupun non parpol. Tak terkecuali dari kalangan pengusaha. 

"Garis bawahnya adalah profesional, jangan hanya soal dia harus dari parpol atau tidak, tapi harus profesional. Kalau parpol bisa mengajukan profesional yang terbaik di posisinya, kenapa tidak," ucapnya.

Shinta menilai sosok Nadiem Makarim cocok untuk dipilih menjadi menteri. "Nadiem saya melihat figur yang sangat kuat dan kompeten, kalau mau berdedikasi untuk negara silahkan, dan saya rasa luar biasa ada generasi muda seperti Nadim tapi porfolio mesti jelas apa yang mau diambil," ungkapnya.

Baca Juga: Anak Hary Tanoe Didorong Jadi Menteri, Pengamat: Parpol Tak Lolos, Cukup Dubes Aja!

Selain Nadiem, Shinta menilai ada beberapa sosok menjabat sebagai menteri dari kalangan pengusaha. Diantaranya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.

"Semua itu juga menurut kami bisa dan layak menjadi salah satu menteri muda," ujarnya.

Selain umur dan kompetensi yang akan jadi pertimbangan, posisi kementerian juga akan ditinjau ulang untuk ditambahkan atau dikurangi pos baru. Salah satu pos menteri yang dipertimbangkan, antara lain Kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi.