Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang penataan administrasi kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4). Presiden memerintahkan Mendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk memberi batas waktu pengurusan KTP elektronik serta menegaskan bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan MK terkait pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada KTP elektronik dan Kartu Keluarga. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), turut mengomentari sejumlah politikus yang mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut JK, dirinya tidak mempermasalahkan politikus yang mendaftar menjadi anggota BPK asal mempunyai kompetensi.
"Ya namanya mendaftar, tapi kan seleksinya lima orang. Ya boleh saja mendaftar," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: JK Berikan Buah Tangan untuk Kiai Ma'ruf
JK menuturkan seharusnya yang mendaftar menjadi anggota BPK berasal dari kalangan profesional. Sebab tugas BPK cukup sulit karena terkait keuangan negara.
"Mestinya kita orang profesional. BPK kan sangat profesional. Kalau tidak mengetahui tentang keuangan, tentang keuangan negara kan susah menjadi anggota BPK. Nanti bagaimana pimpin lembaga yang tidak dipahami," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
