Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Partai Gerindra menginginkan kursi ketua MPR periode 2019-2024. Partai Gerindra pun menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) layak menduduki kursi ketua DPR periode selanjutnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Sodik Mudjahid, mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ketua DPR sudah diatur oleh Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai hak pemenang pertama Pileg 2019-2024, yakni PDIP," ujar Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).
Baca Juga: Kisi-Kisi Pemilik Kursi Ketua MPR: Bisa Berasal dari Partai Prabowo
Adapun jabatan yang saat ini ramai dibahas dan diperebutkan, kata dia, adalah posisi Ketua MPR. Dia melanjutkan, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.
"Pasca-Pilpres, kita sangat diramaikan oleh semangat dan dorongan untuk rekonsiliasi," ungkap wakil ketua komisi VIII DPR ini.
Padahal lanjut dia, sejatinya rekonsiliasi hanya diperlukan jika ada salah satu kelompok dari bangsa Indonesia yang telah melanggar empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan BTI.
"Akan tetapi faktanya, pasca-Pilpres yang hanya berupa sebuah kontestasi konstitusional, semangat rekonsiliasi ini sangat kuat didorong oleh Presiden Jokowi dan oleh banyak tokoh-tokoh dari berbagai kalangan," katanya.
Baca Juga: Galau Soal Rekonsiliasi, Prabowo Minta Masukan ke. . . .
Dia melanjutkan, inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar, yakni kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi.
"Hanya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden IR Joko Widodo. Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
