Catatan Dahlan Iskan Soal Listrik Padam: Pohon Sengon Rp1 T

Mantan Dirut PT PLN (Persero) periode 2009-2011 Dahlan Iskan buka suara terkait pemadaman listrik massal, Minggu (4/8), yang mengakibatkan aktivitas sebagian besar masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat, serta Banten "lumpuh".

Dalam laman Dahlan Iskan Way (DI's Way-Catatan Harian Dahlan Iskan) yang dikutip di Jakarta, Rabu (7/8/2019), Dahlan menyoroti penyebab listrik padam, manajemen recovery, sistem aliran listrik Jawa-Bali, ganti rugi PLN Rp1 triliun, hingga "Kopassus" Pusat Pengatur Beban (P2B).

Dahlan menceritakan betapa peristiwa ini kelihatannya sepele sekali, hanya gara-gara satu pohon sengon mengakibatkan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Pemalang, Jawa Tengah, bermasalah sehingga berakibat fatal sampai melumpuhkan listrik di sebagian Pulau Jawa.

Mengapa SUTET begitu rapuh, karena hanya kesenggol satu pohon sudah "pingsan".

"Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti," ujarnya.

Menteri BUMN periode 19 Oktober 2011-20 Oktober 2014 ini juga mempertanyakan di mana sekarang "Kopassus P2B", yang dulu dibentuknya untuk memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem. "Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?" tanya Dahlan.

"Kopassus P2B" yang dimaksudkan Dahlan adalah pasukan khusus yang diisi orang-orang istimewa yang memiliki kepandaian khusus dengan pekerjaan sangat berisiko. Mereka adalah ahli-ahli listrik yang mampu mengatur seluruh sistem listrik di Jawa.

Berikut artikel utuh Dahlan Iskan dalam DI's Way:

Sepele sekali. Kelihatannya. Hanya gara-gara satu pohon sengon. Listrik seluruh Jakarta padam. Juga Jabar. Dan sebagian Jateng. Minggu-Senin lalu.

Pohon sengonnya ada di Desa Malon. Nun jauh di Gunung Pati, 28 km selatan Semarang. Mati listriknya sampai Jakarta.

Maka pohon sengon itu perlu diabadikan. Fotonya. Untuk dipasang di seluruh kantor PLN. Sebagai monumen. Yang harus diajarkan turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Betapa mahalnya pohon sengon itu. Sampai membuat berjuta-juta orang menderita. Pun kereta bawah tanah. Yang masih baru. Ikut lumpuh. Penumpangnya harus dievakuasi. Presiden Jokowi sampai marah karenanya.

Bahkan PLN sendiri sampai harus mengeluarkan ganti rugi kepada konsumen. Nilainya sampai Rp 1 triliun.

Satu pohon sengon. Di sebuah desa. Mampu menggegerkan mayapada. Pohon sengon itu tidak salah. Tumbuhnya di dalam pagar penduduk. Tapi menjulang sangat tinggi.

Tinggi tiang SUTET itu 40 meter. Tapi bentangannya menggelayut. Tinggi 18 meter. Tinggi sengon itu sekitar 15 meter. Sudah mencapai medan magnet SUTET.

Tapi sengon itu juga berhak bertanya:

- Mengapa dibiarkan tumbuh tinggi di situ?

- Mengapa tidak ada yang tahu?

- Apakah tidak ada lagi anggaran untuk patroli pohon?

- Mengapa ada kebijakan anggaran ini --bahwa biaya operasi dan pemeliharaan harus di bawah anggaran SDM?

- Mengapa SUTET itu begitu rapuh? Hanya kesenggol satu pohon sudah pingsan?

Itulah. Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti.

Mengapa yang korsleting di selatan Semarang, padamnya di Jakarta dan Jabar?

Orang Jakarta itu makan listriknya paling besar. Apalagi ditambah daerah industri sekitarnya: Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.

Padahal pembangkit listrik terbesarnya ada di Jatim. Di Paiton. Maka harus ada pengiriman listrik dalam jumlah besar. Dari Jatim ke Jakarta. Sekitar 3000 MW. Tepatnya saya sudah lupa.

Listrik sebesar itu hanya bisa dikirim lewat SUTET --yang tegangannya 500 kVA. Ibarat kirim air, selangnya harus sangat besar.

Kian tinggi tegangannya kian luas medan magnetnya. Karena itu harus ada sempadan yang lebar. Di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut ROW --Right of Way.

Dulu selalu ada patroli. Yang mengawasi ROW itu --apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu. Tidak harus tiap hari. Pohon tidak bisa mendadak tinggi.

Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon?

Sesederhana itu. Tapi ada juga unsur nasib.

Jawa itu sebenarnya sudah aman. Biar pun sebagian besar pembangkitnya ada di Jatim. Di Jawa sudah punya dua jalur SUTET. Jalur Utara (yang lewat Ungaran, Semarang itu) dan jalur tengah. Membentang dari ujung timur ke ujung barat Jawa.

Kalau pun ada gangguan di jalur utara seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Arus listriknya bisa otomatis pindah ke SUTET jalur tengah.

Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka. Memang nasib PLN lagi apes. Terutama Plt Dirutnya. Masih baru. Belum 24 jam.

Hari Minggu itu ada perbaikan SUTET jalur tengah. Di timur Tasikmalaya. SUTET-nya dimatikan. Dengan pertimbangan sangat rasional: pada hari Minggu beban listrik di sekitar Jakarta turun drastis. Cukup dilayani jalur utara.

Sayang, kok sengon itu begitu jahatnya --bergoyang di hari Minggu itu.

SUTET Utara kena sengon. SUTET tengah lagi diperbaiki.

Akibat hilangnya pasokan dari dua SUTET tadi beban listrik kacau sekali.

Pembangkit-pembangkit listrik di wilayah barat mati satu-persatu.

Terjadilah bencana itu.

Kenapa begitu lama? Ini sudah menyangkut manajemen recovery. Hanya PLN yang tahu.

Ada pertanyaan kecil: ke mana pasukan 'Kopassus'-nya P2B? Yang dibentuk dulu itu? Yang bisa memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem itu?

Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?

Saya masih ingat. Peresmian pasukan itu dilakukan besar-besaran. Di Monas. Dengan demo cara-cara memelihara SUTET. Tanpa mematikannya.

Memang sangat berisiko. Peralatannya khusus. Bajunya khusus. Kepandaiannya khusus. Karena itu kita juluki 'Kopassus'-nya PLN.

Di PLN juga ada satu departemen khusus: namanya P2B. Itulah yang mengatur seluruh sistem listrik di Jawa. Isinya orang-orang istimewa. Ahli-ahli listrik.

Saya menyebutnya 'otak'-nya listrik. Lembaga itulah yang mengatur seluruh sistem di Jawa. Kadang saya dikritik. Terlalu mengistimewakan P2B. Saya tidak peduli. Saya sudah biasa mengistimewakan redaksi. Dalam seluruh organisasi surat kabar.

SUTET di bawah P2B itu. Tapi P2B di bawah siapa?

Organisasi PLN sekarang sudah beda. Di Jawa ada tiga direksi. Direktur Jatim/Bali, Direktur Jateng/DIY dan direktur Jabar/DKI.

P2B bisa punya posisi yang tidak jelas --di bawah koordinasi direktur yang mana. Mungkin sudah diatur. Orang luar seperti saya tidak bisa melihat.

P2B itu perlu terus berkoordinasi. Tiap tiga bulan mereka harus rapat. Untuk evaluasi perkembangan sistem di Jawa.

Adakah rapat itu masih ada? Atau sudah ditiadakan? Rapat-rapat P2B tidak boleh dianggap rapat biasa --yang bisa dihapus demi penghematan.

Demi laba. Memang ironi: listrik itu baru diingat justru di saat ia mati. Antara