Gara-Gara Surya Paloh Tak Disapa, Nasdem Jadi Serang Mega?

Sekertaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menyikapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soakarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8). Dalam pidatonya, Megawati secara terang-terangan meminta jatah menteri lebih banyak dibanding parpol koalisi.

Menurutnya, hal tersebut bukanlah sikap seorang demokrat. "Terkait anggota kabinet, Nasdem konsisten menyerahkan sepenuhnya pada pilihan Presiden, kami menghormati hak prerogatif Presiden. Menjadi tidak lazim bagi kami jika minta porsi anggota kabinet," ucapnya kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).

Lanjutnya, ia menegaskan elite Nasdem akan legowo apapun keputusan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Politisi Demokrat: Jokowi Punya Karakter Pemimpin, Prabowo...

Baca Juga: Tak Peduli Sikap Megawati pada Surya Paloh, Nasdem Lebih Pilih...

"Menjadi kewajiban bagi kami memberikan kesempatan jika profesional Nasdem dipercayakan menjadi anggota kabinet," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan setiap parpol punya cara, adapun sikap ketum meminta jatah lebih suatu hal yang biasa. Terpenting, menurutnya, pada jajaran kabinet mampu dipegang oleh orang-orang yang amanah dalam membangun negara.

"Dan menjadi hal yang biasa juga jika ada parpol koalisi yang minta jumlah keterwakilannya di kabinet. Demikian hal yang wajar juga jika Pak Jokowi menjawabnya secara elegan," jelas Johnny.

Sambungnya, "Hal yang wajar juga setiap partai mempunyai cara yang berbeda namun tentu dengan satu tujuan yang sama yakni keberhasilan kabinet jilid II dalam melaksanakan program pembangunan negara," tambahnya.

Terkait, sikap Megawati yang tidak menyapa Ketum Nasdem, Surya Paloh. Ia menilai PDIP memiliki cara tersendiri untuk menyambut para tamu undangan.

"Setiap partai mempunyai cara dan metode sendiri-sendiri. Yang utama bagi Nasdem setelah pemilu yang panjang sudah saatnya rakyat direkatkan kembali dan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden dapat berjalan secara efektif dalam membangun bangsa dan negara," ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/8).