Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan seluruh pengurus dan kader PDI Perjuangan patuh terhadap garis kebijakan bahwa persoalan calon menteri dari PDIP harus melewati dua pintu yakni, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang hak pretogatif.
"Mengenai menteri, sekali lagi saya tegaskan bagi keluarga besar PDIP dan kader PDIP, dia punya dua yang namanya instansi prerogatif. Prerogatif pertama, ketika akan diusulkan pada presiden dia harus melalui pintu hak prerogatif ketua umum PDIP," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca Juga: Jadi Tersangka Baru Mega Korupsi e-KTP, Apa Peran Miryam S Haryani?
Baca Juga: Demokrat Sindir Megawati, PDIP Bertanduk!!
Basarah menjelaskan, setelah direkomendasikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai calon menteri kemudian, untuk diangkat menjadi menteri tentu harus melewati pintu Jokowi yang memegang hak prerogatif sebagai presiden terpilih. Jadi, dua pintu prerogatif ini harus dilalui.
"Oleh karena itu, mengenai siapa yang akan diusulkan PDIP menjadi calon menteri, sepenuhnya kewenangan prerogatif Ibu Megawati. Kami sebagai DPP hanya bisa memberikan informasi, masukan-masukan mengenai perkembangan dinamika di masyarakat," terangnya.
Namun demikian lanjut Basarah, mengenai siapa yang akan diusulkan itu menjadi wewenang Megawati. Tentu Ketum sudah mempunyai nama-nama yang dianggap layak dan berintegritas untuk membantu mensukseskan pemerintahan Jokowi. Jadi, dia tidak tahu siapa dan dari latar belakang apa yang diusulkan PDIP sebagai menteri.
"Itu sekali lagi, hak prerogatif Ibu Mega yang tidak dapat dilampaui pengurus partai yang lain karena wewenang prerogatif bersifat khusus hanya untuk ketua umum," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
