Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Pemprov DKI Jakarta pada 2020 berencana menerapkan aturan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib menyertakan tanda lulus uji emisi kendaraan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 untuk mengurangi pencemaran udara di ibu kota. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya menampung aspirasi dari pengemudi taksi dalam jaringan (daring/online) yang melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota, Senin siang ini dan meminta mereka untuk menunggu hasil evaluasi ujicoba perluasan ganjil-genap (gage).
Baca Juga: 4 Pesan Anies Baswedan saat Upacara di Pulau Reklamasi
"Itu adalah hak warga, kita menampung dan menghargai mereka mengekspresikan pendapat dan mengekspresikan pandangannya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Anies menegaskan semua permintaan terkait ganjil genap dipertimbangkan.
"Tapi semua dipertimbangkan," ujar Anies.
Anies mengatakan aksi tersebut adalah bagian dari proses uji coba yang akan disusul oleh proses evaluasi.
"InsyaaAllah dalam waktu dekat dishub akan mengeluarkan hasil pantauan dampak atau perubahan dari lalu lintas akibat penerapan ganjil genap," ucapnya.
Dari situ, ucap Anies, nantinya akan diketahui perubahan kecepatan lalu lintas seperti apa, kepadatan lalu lintas, waktu tempuh, kemudian kondisi kualitas udara bagaimana.
"Itu bagian dari evaluasi, termasuk juga untuk mereview aspirasi yang berkembang. Baik aspirasi pengemudi taksi online, maupun aspirasi warga yang kawasannya masuk dalam arena yang diterapkan kebijakan ganjil genap. Nanti dari situ kita akan finalisasi. Tapi kita dengarkan semua aspirasi," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
