Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Kasus Papua, YLBHI Kasih Saran Ini

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai persoalan kasus di Papua dan Papua Barat harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus jeli melihat persoalan yang ada di bumi cendrawasih itu.

"Harus jernih melihat semua ini," kata Asfinawati saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar melihat dan mengumpulkan fakta soal polemik di Papua secara utuh sehingga tidak salah dalam mengambil sikap. Data tersebut diambil dari semua pihak yang memang memahami persoalan yang ada.

Baca Juga: Penyebab Papua Membara, Salah Pemerintah?

Ia menilai persoalan yang paling dasar belum tersentuh dengan baik di Papua adalah persoalan HAM. Persoalan itu dinilai menjadi poin utama hingga akhirnya masyarakat Papua kerap tersulut. Kendati demikian dirinya tak menyebut kasus HAM mana saja yang belum diselesaikan dengan baik.

"Harus ada penegakan HAM. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM dan nyaris tidak ada yang diselesaikan," ungkapnya.

Ia juga meminta agar pemutusan internet di Papua harus segera dihentikan sebab dengan adanya pemutusan tersebut masyarakat tidak mengetahui apapun persoalan yang terjadi di Papua.

"Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," ungkapnya.

Peristiwa yang terjadi di Papua harus diketahui masyarakat dengan adanya pembatasan maka ruang untuk saling bertukar informasi sangat terhambat. Terlebih ada kabar soal demo tersebut menyebabkan korban jiwa, untuk itu penting agar tidak terjadi simpang siur data.

Baca Juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Mulai Kondusif

"Peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat namun hilang dalam pembahasan konferensi pers yang dilakukan oleh Wiranto setelah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Papua," katanya.