Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah ini ke Presiden Joko Widodo sebagai respon atas polemik revisi UU KPK. ANTARA FOTO//wsj. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Koordinator Aksi Massa Pro Revisi UU KPK, Radja meminta kepada 3 pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarief, serda Wadah Pegawai KPK, untuk tidak melanggar hukum tata negara dan konstitusi.
"Kami menilai sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung Wadah Pegawai KPK terlalu lebay dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Dan ini telah melanggar hukum tata negara dan konstitusi," ujarnya, Senin (16/9/2019).
Baca Juga: Tanggung, Kalau Mau Agus Mengundurkan Diri, Bukan Titip Mandat ke Jokowi
Massa aksi yang yang melakukan teatrikal dengan bertelanjang dada dengan tulisan "KPK Lebay". Pasalnya, ia mengatakan tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada Presiden Joko Widodo berdasarkan hukum tata negara.
Katanya, sikap tiga pimpinan KPK tersebut merupakan manuver dan dagelan konyol. "Kami meminta agar WP KPK dan pimpinan KPK era Agus legowo untuk mundur jangan mencederai lima pimpinan KPK terpilih. Sekali lagi jangan norak dan terlalu egois," sebutnya.
Semenrara itu, Aktivis Masyarakat Peduli KPK (MPK) Ivan, menyebut sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan dan melanggar UU 30/2002 tentang KPK itu sendiri.
"Jika mau mundur, mundurlah dengan tertib. Tiga bulan lagi pensiun, jangan cari sensasi di penghujung karir," ucap Ivan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
