Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sejak awal Jokowi sebenarnya telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi secara mutlak.
Baca Juga: Pengesahan RUU KPK Disaksikan Kursi Kosong, Sah atau Tidak?
"Presiden Jokowi itu, sejak awal memberikan kepercayaan kepada KPK. Sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri, sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang," katanya.
"Apa yang dilakukan ke KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju," katanya.
Fahri menyatakan, pada saat itu, dirinya sudah mengkritik, ketika KPK sudah mencoret nama-nama orang, dengan stabilo warna hijau, warna kuning, dan warna merah, dengan mengatakan yang warna hijau boleh dilantik, warna kuning tidak boleh karena akan menjadi tersangka dalam enam bulan nanti, kemudian warna merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan.
"Adanya nama-nama yang dicoret, sehingga sejumlah nama kandas di KPK," katanya.
Apa yang dilakukan KPK selanjutnya, kata dia, tampaknya KPK semakin berlebihan. Puncaknya ketika Presiden Jokowi memutuskan nama Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri dan dikirimkan ke DPR RI, tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Menurut Fahri, Budi Gunawan waktu melawan dengan melakukan praperadilan.
"Jadi Budi Gunawan itu menang di eksekutif, menang di legislatif, dan menang di judikatif sebenarnya,".
Namun, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM, termasuk media, untuk menyerang keputusan.
Namun, ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, kata dia, tidak ada yang protes, semuanya diam-diam saja.
"KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja Pemerintah, termasuk mengganggu kerja Presiden," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
