Pindah Ibu Kota, Bawahan Jokowi Tak Satu Kata, Gimana Sih?

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga terpadu yang menjadi pusat informasi terkait proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Baca Juga: Tiga Konglomerat Ini Dikabarkan Jadi Penguasa Lahan di Ibu Kota Baru

"Pemerintah harus transparan dan bersinergi dalam menyampaikan informasi perkembangan pemindahan ibu kota negara, sehingga informasinya sama di antara kementerian dan lembaga," kata Yayat Supriyatna, pada sebuah diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Yayat, sampai saat ini banyak orang tidak dapat melihat detail kajian dan informasi soal usulan pemindahan ibu kota yang disampaikan pemerintahan Presiden Jokowi.

Keterbukaan informasi itu sangat penting, sehingga masyarakat dapat informasi yang sama dari kementerian dan lembaga," katanya. Apalagi, DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota membahas usulan pemerintah itu sangat singkat, yakni hanya sepekan.

Yayat mengatakan, pemerintah perlu membentuk lembaga terpadu yang menjadi pusat informasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi perkembangan usulan pemindahan ibu kota.

Ia juga mengusulkan antar kementerian dan lembaga harus lebih bersinergi dan menyampaikan informasi yang sama. Dengan membentuk pusat informasi pada kelompok kerja tersebut, maka publik akan mudah mendapat informasi dan informasi terkait pemindahan ibu kota.

Menurut Yayat, saat ini publik kesulitan mengakses informasi soal perkembangan pemindahan ibu kota negara, dan informasi yang diperoleh juga berbeda-beda.

"Para pakar dari perguruan tinggi ingin berkontribusi pada perencanaan pemindahan ibu kota, tapi tidak tahu harus berkoordinasi ke mana," katanya.