Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pihaknya mengusulkan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena menuai polemik.
Diketahui, ribuan mahasiswa di Jakarta aksi di Gedung DPR RI dan mahasiswa daerah turun ke jalan menolak RKUHP tersebut.
"Sebaiknya RKUHP ditunda saja," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Baca Juga: Kosongkan Bangku Kelas, 1.000 Mahasiswa Trisakti Turun ke Jalan Hari ini
Baca Juga: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR, Pagar Dirusak dan Tol Dalam Kota Diblokade
Lanjutnya, terkait tuntutan mahasiswa yang meminta revisi UU KPK dibatalkan, ia mengatakan hal tersebut tergantung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, saat ini nasib lembaga antirasuah itu berada di tangan Jokowi.
"Revisi Undang-undang KPK terserah dan tergantung Presiden. Nasib KPK ada di tangan Presiden," tukasnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menolak menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi Undang-undang KPK.
"Enggak ada (penerbitan Perppu)," singkat Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
