Menteri Jokowi Ancam Rektor Terlibat Demo Mahasiswa, Mirip Orde Baru Nih!!

Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) mengecam instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang mengancam rektor yang tidak bisa meredam gerakan mahasiswa.

Dosen Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor/IPB, Dr. Basuki Wasis mengatakan, hal itu dinilai telah melanggar hak kebebasan berpendapat. Menurutnya, kampus adalah tempat para akademisi mulai dari mahasiswa hingga dosen untuk mengembangkan tradisi berfikir kritis dan berani menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang.

“Tradisi berfikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 8 dan 9, bahwa Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Baca Juga: Mahasiswa Demo, Rektor Harus Tanggung Jawab

Baca Juga: Wacana Rektor Asing, JK Beda Sikap dengan Menteri Nasir

Lanjutnya, ia mengatakan ancaman sanksi yang dinyatakan Menristekdikti terhadap Rektor juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017).

Khususnya Prinsip ke-1, kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik, dan Prinsip ke-5, otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

KKAI melihat tindakan pemerintah ini adalah langkah politik yang sama dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto di era Orde Baru.

“Langkah pemerintah Jokowi yang ingin meredam aksi mahasiswa atau kampus, merupakan bentuk tekanan politik birokrasi yang mirip dengan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) yang dilakukan rezim otoritarian Orde Baru Suharto,” tegasnya.

Karena itu, KKAI mendesak Presiden Jokowi dan Menristekdikti untuk meminta maaf atas pernyataan yang sama sekali tidak menghargai kebebasan akademik dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.