Dewan Bilang Perencaan Anggaran TAP Jabar Kurang Matang

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat diduga tidak matang dalam penganggaran untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil). 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadil Wijaya mengatakan selain menunjukkan inefisiensi anggaran, inipun menandakan adanya perencanaan yang tidak matang.

"Perencanaan harus lebih baik lagi. Agar serapan baik, dan tepat sasaran," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Ridwan Kamil Bilang. . .

Baca Juga: Soal Polemik TAP, Pakar: DPRD Harus Panggil Ridwan Kamil

Tak hanya itu, dia menilai Emil beserta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemdaprov Jabar tidak transparan terkait penganggaran untuk TAP. Abdul Hadi juga menilai komunikasi pihaknya dengan Emil tidak terjalin dengan baik.

Hal ini berdampak terhadap tidak pernah terinformasikannya sejumlah hal penting, seperti penganggaran untuk TAP. "Komunikasi gubernur dengan dewan sangat kurang. Sehingga banyak info penting tidak terinformasikan dengan baik," ujarnya.

Dia menyebutkan, sudah waktunya gubernur dan tim anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka secara transparan jumlah anggaran dan realisasi serapan untuk TAP. Selama ini, pihaknya tidak pernah mendapat informasi akan hal itu, baik dari Emil maupun OPD.

"Kami tidak pernah mendapat informasi resmi dari gubernur atau jajarannya terkait anggaran TAP dan TAJJ," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Abdul Hadi meminta gubernur memperbaiki hal ini agar ke depannya tidak terulang hal serupa.

Selain tidak pernah diberitahukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini serapannya masih rendah.

"Itu salah satu akar permasalahan yang saat ini harus diperhatikan gubernur secara serius," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari membenarkan pada 2019 ini pihaknya menganggarkan Rp500 juta untuk keberadaan tim ahli atau biasa disebut Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ), yang merupakan bagian dari TAP. Menurut dia, anggaran tersebut berada di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang salah satunya bertugas menyusun program kerja.

"Di OPD (organisasi perangkat daerah) saya ada Rp500 juta. Anggaran untuk tim ahli tersebut hingga saat ini baru terserap Rp50 juta. Memang tergantung kebutuhan. Saya enggak bisa memaksakan," jelasnya.

Hery menambahkan, saat ini pihaknya memiliki dua orang tenaga ahli yang selalu berkomunikasi untuk memberi masukan. "Tidak ada intervensi, khususnya di dinas saya. Tak ada, kalau definisi intervensi memengaruhi dan takut," pungkasnya.