Atasi Stunting, Kemenpar Lakukan Kerja Sama Lintas Sektor

Kementerian Pertanian bersama tujuh Kementerian dan Lembaga lain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan. Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya maksimal negara dalam membuktikan kehadirannya di tengah rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Syahrul Tegaskan Persiapkan War Room Kostra Tani di Kementan

"Kerja sama ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan. Saya berharap hari ini adalah bagian dari implementasi kita bahwa negara-bangsa tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa dan negara ini," ungkap Syahrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Syahrul mengatakan bahwa penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor.

"Indonesia adalah negara besar keempat dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa. Tidak gampang menjadikan negara ini terjaga dengan baik. Cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab terhadap pangan dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Syahrul menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA), di tahun 2018 masih terdapat 88 kabupaten/kota atau 17,1 % di Indonesia yang masih masuk kategori daerah rentan rawan pangan. Ia mengatakan isu pangan bersifat sangat kompleks dan multidimensi. Diharapkan, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan di daerah akan lebih mudah diurai.