Tingkatkan Daya Saing Nasional, Kemendag Dorong Sislognas

Rabu (30/10), Kementerian Perdagangan melakukan pertemuan rutin Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) dengan tema "Efisiensi Logistik untuk Peningkatan Daya Saing Nasional". Menurut Kasan, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, tema tersebut diambil sesuai dengan visi pemerintah, Indonesia Maju, terutama perihal transformasi ekonomi.

"Diharapkan, perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan bertumpu pada produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi dan juga jasa modern yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di pasar global," ucap Kasan dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Jumat (1/11/2019).

Baca Juga: Sertijab Mendag, Kemendag Siap Sukseskan Indonesia Maju 2045

Untuk menciptakan produk-produk manufaktur yang berdaya saing global, diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen di dalam negeri, serta sistem logistik nasional (sislognas) yang efisien dan kompetitif. Hal ini karena sektor logistik memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kondisi geografis dan luas wilayahnya.

Menurut Kasan, Indonesia memiliki potensi di sentra produksi dan konsumsi. Berbagai wilayah mempunyai peran yang bertindak sebagai sentra produksi bahan baku, pengolahan/industri, serta konsumsi. Sislognas bertugas menghubungkan tiga sentra tersebut untuk mendukung transformasi ekonomi.

"Sislognas yang berfungsi dengan baik akan mengubah tantangan kondisi geografis, yaitu mengintegrasikan daratan dan lautan Indonesia menjadi pendorong daya saing jika berkompetisi dengan negara-negara lainnya," tutur Kasan.

Pemerintah, lanjut Kasan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan yang mengatur sislognas. Tingkat efektivitas kebijakan tersebut dapat tercermin dari kinerja logistik nasional. Berdasarkan data dari Frost and Sullivan tahun 2019, biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Nilai ini tertinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang berkisar antara 8?20 persen dari GDP. Selain itu, menurut Logistic Performance Index yang dikeluarkan Bank Dunia setiap dua tahun sekali, Indonesia berada pada peringkat ke-46 dari 160 negara pada 2018 atau meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berada di peringkat ke-63.

Kasan berharap, FKK 2019 mampu menjadi salah satu cara dan langkah awal sinergi antarlembaga kelitbangan di kementerian/lembaga (K/L), pelaku usaha, hingga akademisi dalam memetakan permasalahan nasional serta berbagi peran menyelesaikan tantangan tersebut.

"Kebijakan yang diambil oleh masing-masing K/L dapat saling mengisi dan tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional sehingga daya saing nasional dapat meningkat," pungkasnya.