Kredit Foto: (Foto: Okezone)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiinta Anies Baswedan untuk tetap melanjutkan penggunaan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) yang dimanfaatkan oleh Pemprov DKI.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, sistem e-budgeting yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik, selain Pemkot Surabaya. Diketahui, sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kita patut bersyukur, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata dia seperti dikutip dari akun Twitter resminya, Sabtu (2/11/2019).
Baca Juga: Anggaran Lem Aibon Rp83 Milyar Memakan Korban, Anak Buah Anies Mundur
Selain itu, Laode bahkan mengungkapkan, sistem tersebut pada dasarnya menjadi program utama KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tersebut dianggap menjadikan perencanaan dan penganggaran di instasi pemerintahan transparan dan akuntabel.
"Program UTAMA PENCEGAHAN KORUPSI @KPK_RI adalah “e-planning & e-budgeting”. e-planning & e-budgeting menjadikan PERENCANAAN & PENGANGGARAN transparan & akuntabel karena masyarakat DAPAT MENGAWASI. Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Tanayastri Dini Isna
Tag Terkait:
