Laporan Keuangan 3 Wilayah di Jabar Berstatus WDP

Laporan keuangan di tiga wilayah Jawa Barat berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi tersebut diketahui setelah Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) melakukan hasil pemeriksaan laporan keuangan semester I tahun 2019. 

Ketiga wilayah tersebut diantaranya Kab Bandung Barat, Kab Cianjur dan kab Tasikmalaya. 

"Ada tiga wilayah di Jawa Barat yang masih WDP dan ada wilayah yang konstan sejak lima tahun lalu berstatus itu," kata Wakil Ketua DPD RI, Angelius Wake Kako kepada wartawan di gedung Sate Bandung, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: 2020, Jabar Bakal Kembangkan 10 Objek Wisata Perdesaan

Baca Juga: Tuding Iriawan Gaet Kartel, Tokoh Jabar Bakal Pidanakan Vijaya Yang

Angelius menyebutkan sebagai Badan Akuntabilitas Publik yang bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) berharap agar temuan terkait keuangan negara maupun daerah bisa ditindaklanjuti. Selain itu, bisa mengembalikan keuangan yang merugikan negara atau daerah. 

"Secara angka kerugian negara cukup besar dan ada beberapa entitas yang masih dalam tahapan WDP," ujarnya.

Dia menyebutkan jika tidak ditindaklanjuti maka akan berbenturan dengan aparat penegak hukum juga bisa berdampak pada opini Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi itu sendiri. Maka, DPD RI tetap berada dalam kerangka untuk membantu daerah agar temuan BPK tersebut bisa ditindaklanjuti. 

"Kenapa? Karena yang sebenarnya yang dirugikan daerah. Kalau tidak dikembalikan bisa berbenturan dengan APH. Secara personal pasti dirugikan kemudian. Saya lihat di data itu kerugiannya tidak terlalu besar. Memang pagunya per masing-masing daerah," katanya.

Dia menilai kondisi WDP ini masih riskan bagi keuangan daerah sehingga standar akuntansi harus lebih diperhatikan lagi. Meskipun, tidak ada korelasi yang pas antara  besarnya kerugian negara dengan opini. Misalnya, kasus di Kab Bandung Barat yakni BPJS Kesehatan yang terjadi di rumah sakit. "Ini soal integritas penyelenggara," imbuhnya.

Angelius menambahkan wilayah Jabar dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang sudah dibuat bahkan ada aplikasinya mampu memudahkan sistem pelaporan. 

"Ini sesuatu yang bagus sehingga bisa mengontrol pelaporan keuangan itu," ujarnya.