Kredit Foto: Okezone/Ady
Presiden Joko Widodo berharap kepada Ketua DPR, Puan Maharani, untuk dapat menyelesaikan omnibus law cipta lapangan kerja maupun perpajakan dengan cepat.
Baca Juga: Sri Mulyani Janji Serahkan Draft Omnibus Law Pekan Inj
"Bu Puan, ini 82 undang-undang, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik kalau bisa bu, jangan sampai lebih dari tiga bulan karena perubahan-perubahan dunia cepat banget," kata dia, dalam sambutan pembukaan di acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Menurut Jokowi, upaya omnibus law menjadi salah satu upaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas perizinan bagi investasi.
Pemerintah daerah, ujar Jokowi, juga memiliki hak yang sama untuk melakukan omnibus law.
Ia mengatakan peraturan yang menghambat maupun yang memberikan inefisiensi kepada kinerja pimpinan daerah bisa dilakukan skema omnibus law.
"Daerah juga bisa mengajukan hal yang sama. Revisi Perda, Perda-Perda yang menghambat Perda-Perda yang membebani Perda-Perda yang tidak menyebabkan pimpinan-pimpinan daerah; gubernur, bupati, walikota ajukan saja bareng-bareng, pangkas, sehingga bapak ibu semuanya bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel terhadap situasi perubahan-perubahan nasional maupun dunia," jelas Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
