Khofifah Dorong Penerapan Single Data untuk Rencana Pembangunan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penerapan satu data (single data) dalam merencanakan program pembangunan yang terukur dan komprehensif di Jatim.

Menurutnya, dengan adanya single data yang akurat dan presisi yang tinggi, maka intervensi dari seluruh program pembangunan yang dilakukan hasilnya akan lebih signifikan.

“Sensus Penduduk tahun 2020 yang berbasis administrasi kependudukan merupakan jalan luar biasa untuk menuju single data. Bila kita punya single data maka akan menciptakan efisiensi luar biasa serta bisa menjadi referensi bagi data yang lain. Misal pembuatan SIM, imigrasi, data perbankan, dan sebagainya,” kata Khofifah di Surabaya, Sabtu (21/12).

Baca Juga: Ini Cara Khofifah Genjot Ekonomi Syariah Jawa Timur

Khofifah mengatakan, single data yang akurat dan presisi yang tinggi juga akan  menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan. Selain itu, tingkat transparansi akan lebih tinggi, sehingga dapat juga mencegah tindak pidana korupsi dalam perencanaan dan  pelaksanaan pembangunan.

“Ini sebetulnya punya makna yang luar biasa sebagai upaya merapikan seluruh administrasi pemerintahan yang akan datang. Betapa susahnya bila ingin mengintervensi suatu program misal pengentasan kemiskinan tapi datanya tidak update,” kata Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, di era saat ini pembaruan atau update data bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Ke depan, kata dia, dengan adanya mekanisme update data secara online system, maka masyarakat pun bisa melakukan update data secara mandiri.

“Pemprov Jatim akan sangat terbantu jika SP 2020 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik menggunakan basis data adminduk sekaligus bisa digunakan untuk melakukan koreksi data. Caranya dengan membangun konektivitas dengan tim yang melakukan entry data di setiap daerah,” kata Khofifah.

Khofifah mencontohkan kasus stunting yang ada di Jatim. Dibutuhkan data detail berapa jumlah anak yang masuk kategori stunting di daerah tertentu, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih fokus dan efektif. Selain itu, bisa ditentukan dengan siapa dan bagaimana bentuk kerja sama untuk mengatasi masalah tersebut.