Pak Jokowi, Anda Khianati Janji Kampanye

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Jokowi membuat kebijakan mengejutkan dengan membuat pos baru yaitu Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Penambahan posisi ini membuat Jokowi menuai kritikan karena membuat kabinet pemerintahan makin gemuk. Salah satunya dari suara oposisi. Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri menyinggung janji kampanye Jokowi.

Fathul mempertanyakan program eks Wali Kota Solo itu yang ingin melakukan reformasi birokrasi. Jokowi menyuarakan keinginan reformasi birokrasi salah satunya saat pidato pertama sebagai Presiden RI terpilih di Bogor, Minggu, 14 Juli 2019. Penambahan posisi Wakil Kepala KSP dinilainya belum mendesak.

Baca Juga: Kritik Tabiat Saya, Mudah-mudahan Jokowi Kapok Penjarakan Saya!

"Etika janji kampanye, yakni mengenai tidak satunya kata dan perbuatan antara janji kampanye dengan realisasi yang berulang kali dikhianati sendiri, terutama terkait janji Presiden Jokowi yang akan melakukan akan reformasi birokrasi," ujar Fathul belum lama ini.

Dia menyindir dengan birokrasi yang makin gemuk di kabinet pemerintahan maka akan menambah beban APBN. Bukan menghemat APBN dengan reformasi struktural menjadi sederhana.

Fathul menambahkan bagi-bagi jabatan era pemerintahan Jokowi juga tak melihat kebutuhan serta kondisi masyarakat. Sebab, tak ada relevansi antara bagi-bagi kursi empuk dengan perbaikan kebutuhan di sektor ekonomi yang menurutnya diperlukan masyarakat.

"Sehingga kita bisa lihat Presiden Jokowi lebih mementingkan kebutuhan elite dengan bagi-bagi kekuasaan dibandingkan dengan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," jelas Fathul.

Kemudian, ia menekankan Jokowi dipilih melalui kontestasi Pilpres dengan biaya besar. Dengan masa jabatan dua periode, Jokowi diminta bisa bijak dan mampu instropeksi terkait kekurangannya. "Presiden Jokowi harus mulai introspeksi untuk tidak terus menerus melupakan janji dan komitmennya. Masyarakat sudah sedemikian banyak melihat catatan evaluasi mengenai janji yang tidak ditepati," tuturnya

Bagi Fathul, saat ini di kabinet Indonesia Maju sudah banyak jabatan mulai wakil menteri, staf khusus Presiden dari milenial, sampai keberadaan staf di KSP. Deretan jabatan itu dianggapnya tak punya tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang jelas.

"Bahkan tanpa tupoksi yang jelas. Padahal, semua memakai dana rakyat melalui APBN, sehingga pertanggungjawabannya harus jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memastikan Wakil Kepala di KSP sebagai posisi jabatan baru. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani pada 18 Desember 2019. 

Dalam Perpres tersebut, Wakil Kepala bertugas membantu kinerja Kepala KSP. Dengan ini, Moeldoko selaku Kepala KSP akan punya wakil.

"Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Kepresidenan," demikian petikan Pasal 6 ayat 2 dalam Perpres tersebut seperti dikutip dari laman resmi Setneg, Kamis, 26 Desember 2019.

Dari informasi, Wakil KSP akan diisi kalangan profesional atau bukan parpol. Nama eks Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menguat untuk mengisi posisi tersebut.