Catatan Akhri Tahun 2019 dari PKS: Target Ekonomi Tak Tercapai, Iuran BPJS Naik, Hingga Jiwasraya

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti utamanya pada tiga poin besar di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Jazuli melihat pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi. Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02% (yoy).

Baca Juga: Mas Anies dan Pak Basuki Saling Adu Mulut, PKS: Tahan, Tahan...

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan. Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30% dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20%. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019.

"Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019," katanya.

Selain itu, Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting di penghujung tahun 2019 adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga Rp12,4 triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.

Di bidang kesejahteraan rakyat, rendahnya angka inflasi pada angka 3% justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan.

Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal di tengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100% dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Menurut dia, polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Secara teknis, sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

"Ke depan, kita perlu menjaga stabilitas politik di antaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik," paper Jazuli.

Dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Misalnya, peristiwa demonstrasi pasca-Pilpres 2019 yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang, dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

"Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif, dan membuahkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.