Soal Kapal China Kangkangi Natuna, Menlu Lebih Tegas Dibanding Prabowo

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kedaulatan dan wilayah  Indonesia tidak dapat ditawar sama sekali.

Baca Juga: Jokowi ke Natuna, Cetus Fadli Zon: Ada Efeknya?

“Bahwa klaim apa pun, oleh pihak mana pun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB) 1982,” kata Menlu.

Karena itu, ujar dia, Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional. Isu kedaulatan kembali mengemuka dalam dua pekan terakhir setelah kapal-kapal penangkap ikan China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Dikawal oleh kapal penjaga pantai China, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan di lokasi yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Merasa hak berdaulatnya telah diusik, TNI mengerahkan delapan KRI, satu pesawat jenis Boeing, serta empat unit pesawat F-16 untuk berpatroli dan mengamankan perairan Natuna, karena sesuai UNCLOS 1982 China tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.