'Tengilnya' Kapal China di Laut Natuna

Kedaulatan maritim Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif-nya (ZEE) di Laut Natuna belakangan ini tengah diuji dengan hadirnya kapal-kapal asing asal China. Kapal-kapal mereka secara ilegal berseliweran di ZEE Indonesia, yang sejauh hingga 200 mil dari titik pantai pulau terluar Kepulauan Natuna.

Ini terlihat saat armada kapal patroli Indonesia akhir pekan lalu berpatroli di ZEE perairan utara Kepulauan Natuna. Tiga kapal milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli pada Sabtu 11 Januari 2020.

Baca Juga: Sentuh ZEE, 3 KRI Usir Kapal China di Natuna

Di lautan itu, mereka mendeteksi 49 kapal nelayan pukat asing yang diduga mengambil kekayaan dalam laut secara ilegal di ZEE Indonesia. Ternyata tidak hanya itu, kelompok patroli tersebut bertemu dengan enam kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawas perikanan China. Bertemu dengan kelompok patroli TNI, kapal-kapal China itu bergeming. Mereka bahkan tampak "berbuat ulah".

Momen menegangkan terjadi saat Kapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards, atau sekitar 55 meter. Kendati cukup menegangkan, tidak ada laporan adanya insiden yang serius atas manuver kapal-kapal China itu. 

Sebelumnya, pekan lalu pihak TNI sempat menyatakan tidak ada lagi kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjend TNI Sisriadi, mengungkapkan TNI AU telah melakukan pengamatan di wilayah perairan Natuna dan hasilnya sudah tak ada lagi kapal asing di perairan tersebut.

"Dengan pengamatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan illegal fishing mereka sudah keluar dari ZEE kita pascakunjungan Presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

TNI, lanjut Sisriadi, tetap menggelar operasi di wilayah perairan Natuna dan itu merupakan operasi rutin TNI. Untuk intensitas operasinya menyesuaikan dengan kondisi perkembangan keamanan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Deputi V (Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia) Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani menilai bahwa persoalan dengan China di perairan sekitar Natuna tidak akan pernah bisa selesai selama tidak ada kesepahaman yang sama.

Menurutnya, setiap tahun konflik itu akan terus terjadi. Namun yang paling penting, kata dia, pemerintah hadir di sana untuk menyejahterakan rakyat. Itu dikatakan, menyikapi masih adanya kapal China yang memasuki perairan ZEE itu.