Asuransi-Dana Pensiun Mau Direformasi. Ditanya Gara-Gara Jiwasraya, Jokowi Tegas: Enggak!

Presiden RI Joko Widodo mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan reformasi keuangan di industri keuangan nonbank, khususnya asuransi dan dana pensiun.

"Saya setuju perlu reformasi lembaga keuangan nonbank, baik asuransi maupun dana pensiun. Ini penting dan ini saatnya kita lakukan reformasi. Dulu perbankan kita pernah reform, sehingga orang percaya. Sehingga sekali lagi lembaga keuangan nonbank perlu ini," kata Jokowi saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dia bilang, reformasi di industri asuransi dan dana pensiun yang diperlukan ialah terkait pengaturan, pengawasan, dan permodalan.

"Perlu kita reform, baik di sisi aturan pengawasan, permodalan. Ini saatnya. Di pengaturan sisi prudensial dan lain-lain semuanya. Jangan sampai ada distrust di situ sehingga ganggu ekonomi kita secara umum. Saya sangat dukung sekali. Ini dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya," paparnya.

Baca Juga: Gerindra DKI Ajak Gugat Jokowi, Istana Bereaksi!!

Meski begitu, Jokowi membantah bila reformasi tersebut dikaitkan dengan sejumlah kasus gagal bayar di industri asuransi. Menurutnya, kejadian itu hanya kebetulan saja bertepatan dengan rencana reformasi yang akan dilakukan.

Sebagaimana diketahui, Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis JS Saving Plan kepada para nasabahnya. Gagal bayar ini karena perseroan lalai dalam mengelola investasi. Terbaru, PT Asabri juga disinyalir mengalami salah kelola investasi dan diperkirakan merugi Rp10 triliun.

"Enggak! Karena kebetulan ada peristiwa, tapi memang membutuhkan itu. Lembaga keuangan nonbank memang membutuhkan itu sehingga nanti akan diberlakukan OJK atau pihak terkait dan kami support secara pemerintah," ucap Jokowi.

Baca Juga: Likuiditas Jiwasraya Paling Parah, Asabri Beda. Amanlah!

Sebelumnya dalam acara yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku bakal melakukan reformasi di industri keuangan nonbank.

"Kita butuh perhatian lebih serius karena industri ini belum pernah kita reform berbeda waktu 97-98 kita butuh waktu lima tahun reformasi pengaturan pengawasan enforcement permodalan. Nah, ini waktunya kita akan lakukan percepatan reformasi itu," ungkap Wimboh.