Aset Pemprov Jabar Terbengkalai, Reaksi Legislator...

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Bedi Budiman, mendorong langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menertibkan aset-aset dan barang milik daerah.

Bedi meminta Pemprov Jabar untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur dan aset bangunan agar tak terbengkalai dan berdaya guna agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

"Jadi persoalan aset ini adalah persoalan warisan. Warisan masalah yang sudah turun temurun dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," kata Bedi kepada wartawan di Bandung, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga: Target Kontribusi PT Jaswita Bagi PAD Jabar Capai Rp200 M

Baca Juga: Istana: DKI Jakarta, Jabar dan Banten, Cari Solusi Soal Banjir

Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan aset diantaranya pengorganisasian dari leading sektor yang menangani aset. Menurutnya, institusi yang menangani aset kapasitasnya terlalu kecil.

Seharusnya ada institusi khusus untuk menangani aset yang memiliki kapasitas, kewenangan, kapasitas anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai aset. 

"Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategiori (dikategorisasi) yang sudah bersertifikat mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status penguasaan saja," jelasnya.

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi, dengan perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

"Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, Koperasi bila diperkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahaan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai," jelasnya.

Bedi menegaskan, Komisi I berkomitmen untuk melakukan pengawasan tentang status aset mengingat dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada sekitar 4.545 aset milik Pemprov Jabar berupa tanah belum bersertifikat. 

"Kami komitmen mengawasi ini, bagaimana caranya penegakan hukum, legal standingnya. Sekarang ini kan kalau kita bicara mana aset ini, titiknya dimana yang ada cuma ada tumpukan data. Saya berharap kedepannya ada mapping peta interaktif atau peta digital yang menunjukkan dimana lokasi, luas dan status kepemilikan," tegasnya.

Selain itu, lanjut Bedi, Pemprov Jabar juga harus menjalin kerjasama dalam melakukan pengamanan dengan keamanan setempat. Pengamanan ini, lanjut Bedi, untuk mengawasi jangan sampai ada oknum yang bermain dan jangan sampai ada kelemahan regulasi sehingga dapat dimanfaatkan.

"Saya yakin dan percaya dengan gebrakan Pemprov Jabar, kita tunggu aksi nyatanya. Jangan cuma jadi macan kertas atau macan konsep," ujarnya.

Dia menegaskan, aset Pemprov Jabar itu merupakan variable, satu kinerja anggaran yang oleh BPK untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak. Meskipun, Jabar selalu WTP terus karena aset dinilai beres, tapi pihaknya ingin kinerja ini harus ditingkatkan dan ditularkan ke kab/kota.

"Intinya kami mendorong ada satu data tunggal untuk memudahkan identifikasi bahwa ini milik pemprov. Selain itu harus terbuka pada masyarakat, karena bila tertutup ditengarai akan muncul kerawanan," pungkasnya.