Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan 100 Hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin, belum terlihat adanya upaya penyelesaian masalah HAM maupun pemberantasan korupsi.
"Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru, penanganan korupsi juga tambah," ujarnya kepada wartawan, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Langsung Prabowo untuk...
Baca Juga: Jangan Panik, Jangan Panik!! Peneliti China: 20 Hari Lagi Corona Bisa Terkendali
Lanjutnya, ia menyoroti Undang-undang KPK yang baru. Menurutnya, Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK justru memfasilitasi para koruptor mengeruk uang negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
