Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menjawab pernyataan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang menilai banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju yang ditempatkan di bidang yang tak sesuai.
Terkait itu, ia yang mewakili pihak Istana meminta untuk memberikan waktu agar para menteri fokus bekerja.
"Ya saya kira banyak yang memiliki pendapat tentang kabinet Pak Jokowi sekarang, tapi sekali lagi semuanya dikembalikan lagi kepada prerogatif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada akhirnya ya beliau yang akan memutuskan. Tapi, kalau boleh berpendapat, 100 hari waktu yang terlalu singkat untuk menilai siapa kompeten atau tidak kompeten dalam kabinet Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, beri waktulah. Dan saya kira semua bekerja dengan keras, dengan kapasitas masing-masing untuk membangun negara ini lebih baik," katanya kepada wartawan, Sabtu (8/2/2020).
Lanjutnya, ia mengatakan semua pihak boleh memberikan masukan. Ia juga mengatakan masukan tersebut akan dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan menteri.
"Itu saya kira seluruh masukan-evaluasi, apa pun itu, harus dikembalikan kepada kewenangan Presiden karena kita nggak bisa mengambil alih itu. Di negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat tentang apa pun, termasuk kinerja kabinet," ucap dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
