Mendikbud Ekstra Jengkel di Depan Anggota DPR, Gegara Go-Pay

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengungkapkan rasa jengkelnya ketika baru-baru ini dikaitkan adanya konflik kepentingan terkait aplikasi Go-Pay bisa digunakan untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Belakangan isu itu mencuat di media sosial lantaran Go-Pay, salah satu layanan aplikasi Go-Jek, seolah punya keterkaitan dengan kebijakan kementerian yang dipimpin Nadiem. Nadiem sendiri diketahui, sebelum menjabat menteri dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Go-Jek.

"Makanya kalau ada komentar seperti itu saya ekstra jengkel," kata Nadiem saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga: Go-Pay Masuk Sekolah, DPR Gelisah: Rawan Konflik Kepentingan

Nadiem mengklaim, dalam hidupnya, dia memegang prinsip tiga hal. Yang pertama NKRI, kedua Pancasila, dan ketiga adalah integritas. Mengenai Go-Pay sudah digunakan pada alat pembayaran dalam dunia pendidikan, Nadiem merasa ada pihak-pihak yang meragukan integritasnya.

"Karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," ujarnya.

Nadiem menegaskan, penggunaan Go-Pay sebagai alat pembayaran bukan berdasarkan arahannya. Adapun Go-Pay dapat digunakan alat pembayaran SPP, menurut dia, sudah merupakan rencana lama jauh sebelum jadi menteri.