Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020-2021. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan permasalahan utama di semua lapas adalah peredaran narkoba.
"Persoalan kami adalah narkoba, ini persoalannya," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Banyaknya narapidana narkoba, kata Yasonna, sehingga isi rata-rata Lapas mendekati 50 persen kasus narkoba.
"Di Medan 75 persen narkoba, di kota-kota (lain) ada yang 70 persen, 60 persen narkoba," kata Yasonna.
Menurut Yasonna, ada risiko moral yang terjadi dengan bergabungnya para pemakai narkoba dan kurir itu di dalam lapas, yang berimplikasi pula pada petugas lapas.
"Yang paling memprihatinkan itu seperti yang terjadi di Kabanjahe, baru masuk 2017, belum tiga tahun sudah tergoda akhirnya dipecat. Kemarin saya berjumpa dengan dia, dan saya mendapat informasi bahwa orang tuanya minta maaf, tapi saya bilang tidak bisa," kata Yasonna.
Ia menambahkan apabila Kemkumham diminta melakukan reformasi birokrasi di lapas, maka sebetulnya sudah ada regenerasi karyawan di sana hingga mencapai 80 persen.
"Sebetulnya untuk kebutuhan seorang anak muda, sudah lebih dari cukup. Jadi memang pak ketua, integritas memang penting," kata Yasonna.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
