Mengenal Opsi Sistem Blokir IMEI, Blacklist dan Whitelist

Maraknya ponsel ilegal membuat pemerintah berencana untuk memutus rantai ekonomi gelap ponsel black market yang tidak sedikit sudah merugikan negara karena pengadaan ponsel black market ini sama sekali tidak dikenai pajak.

Berangkat dari inisiatif memutus rantai penjualan ponsel black market, tiga kementerian menandatangi aturan untuk membatasi peredaran ponsel black market. Kini, tinggal menghitung hari ditentukannya sistem untuk pemblokiran ponsel black market. Kedua sistem yang telah diuji coba antara lain adalah sistem blacklist dan whitelist.

Baca Juga: Kominfo dan Operator Rencana Putuskan Sistem Blokir IMEI Minggu Ini

Metode blacklist bekerja di ranah setelah ponsel dibeli. Artinya, jika seseorang membeli ponsel dengan IMEI yang ilegal atau ponsel black market, ponsel tersebut akan bisa digunakan hingga nantinya dalam beberapa hari ponsel tersebut akan terdeteksi keabsahan IMEI-nya dari sistem.

Kemudian, sistem yang mendeteksi akan melakukan pemblokiran jika ponsel yang digunakan dideteksi sebagai ponsel black market atau memiliki IMEI ilegal, atau tidak terdaftar dalam data Kementerian Perindustrian.

Pemblokiran akan menutup seluruh akses ponsel terhadap komunikasi, baik SMS, internet, maupun telepon. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ponsel dapat terdeteksi akan beragam. Belum dapat dipastikan bagaimana "membebaskan" ponsel yang memang black market setelah teridentifikasi menggunakan metode blacklist.

Sementara itu, dengan metode whitelist, hanya ponsel yang memiliki IMEI legal yang akan mendapat sinyal. Artinya, ketika hendak membeli handphone, pembeli dapat meminta untuk uji sinyal terlebih dahulu untuk mengecek keabsahan IMEI-nya sebelum pembelian sah dan ponsel dibawa pulang.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, mengatakan bahwa pemilihan sistem akan diumumkan pada minggu ini.

"IMEI mudah-mudahan minggu ini bisa kita luruskan pilihan sistemnya apa. Apa kita pakai blacklist sistem atau whitelist sistem," ujarnya.