Ramai Ahok Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, PDIP: Apa Salahnya?

Ketua Dewan Kehormatan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun, menilai tidak ada yang salah jika nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Selama memenuhi syarat, kata dia, semua orang termasuk Ahok berhak memimpin suatu lembaga.

"Pertama, harus aspek legalitas formalnya lengkap toh. Kedua, kita bicara tentang kompetensi orang. Kalau kita mau tugaskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu kan harus dilihat dari sisi kompetensi, kemudian kapasitas, kapabilitasnya. Itu kan harus dihitung," kata Komarudin belum lama ini.

Baca Juga: Meski Nggak Yakin Ibu Kota Baru Bakal Terealisasi, Petinggi Gerindra: Ahok Mumpuni Jadi Pimpro

Komarudin mengatakan bahwa Presiden Jokowi punya hak prerogatif dalam menentukan para pembantunya di pemerintahan. Setiap kandidat, baik Ahok maupun nama-nama lain, punya kans yang sama. Dia menilai Jokowi punya catatan masing-masing setiap kandidat.

"Jadi kalau kemudian Presiden menunjuk Ahok, ya, itu wajar saja, dan itu hak prerogatif presiden mau menentukan siapa. Selama ditentukan tidak melanggar aturan, apa salahnya kalau Ahok dia tunjuk? Tidak ada yang salah di situ," kata dia.

"Nah, kalau dia menentukan Ahok atau bukan Ahok, siapa saja, presiden pasti berdasarkan pada argumentasi dasar itu (kompetensi dan syarat lain)," tambahnya.

Politisi senior partai berlogo banteng ini menyatakan pro-kontra adalah hal biasa. Ia pun meminta jika ada penolakan, mesti didasarkan argumentasi yang kuat. Sebelumnya, penolakan disampaikan salah satunya dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang merupakan organisasi penentang Ahok sejak masa Gubernur DKI Jakarta.

"Dalam demokrasi orang kan boleh berpendapat toh. Tapi berpendapat dalam demokrasi yang makin dewasa dan substansi itu harus berdebat pada perdebatan yang rasional dan produktiflah. Namun, saya kira bangsa ini makin dewasa dalam perdebatan ke depan," pungkasnya.