Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Penanganan wabah virus corona di Indonesia menemui titik krisis meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk Gugus Tugas yang dipimpin Doni Monardo. Publik masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden kebingungan dalam memahami situasi. Hal ini karena Presiden telanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.
Baca Juga: Maklumat Kapolri Larang Seminar, Konser, Hingga Resepsi di Tengah Wabah Corona
"Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasihat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong, sementara saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satu pun yang bicara dan masuk akal," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).
Dedi menuturkan, seharusnya ada staf ahli bidang sains di Istana, sementara yang ada saat ini di dominasi staf ahli bidang sosial politik. "Dengan kejadian ini, Presiden lebih baik mengganti semua staf ahli yang tidak terlalu mengerti hal-hal teknis, termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan," jelasnya.
Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah.
"Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara," katanya.
Dedi berharap Presiden segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekadar percaya pada Menkes yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis.
"Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari ke depan Presiden kembali mengambil langkah salah."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
