Pimpinan TNI- Polri Didesak Segera Tertibkan Pasukan di Papua

Pimpinan TNI Polri di tingkat pusat harus segera menertibkan dan mengonsolidasikan kembali penempatan pasukan yang ditempatkan di Papua, agar berada di bawah satu komando, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua. 

Demikian penegasan Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua, Komarudin Watubun SH MH, Rabu (15/4/2020) menanggapi dua peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota polisi di Mamberamo Raya, Minggu (12/4/2020 pagi), dan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4/2020 malam).

Baca Juga: Update Corona di Papua: Ada 68 Kasus Positif, Meninggal Sebanyak...

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Papua, pertama-tama saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tewasnya tiga anggota polisi akibat bentrok di Mamberamo Raya, Minggu (12/4/2020 pagi), dan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4/2020 malam),” ujar Watubun, Rabu (15/4).

Atas dua peristiwa yang menelan lima korban nyawa itu, Watubun juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan kongkrit yang perlu dilakukan secara mendalam dan transparan untuk mengungkapkan kedua peristiwa tersebut secara terbuka kepada publik.

Salah satu tindakan kongkrit yang dimaksud adalah pimpinan institusi TNI dan Polri di tingkat pusat, didesak untuk menertibkan kembali dan mengonsolidasikan kembali penempatan pasukan TNI dan Polri di Papua, agar berada di bawah satu komando, yaitu di bawah komando Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua. 

“Karena setahu saya ada pasukan di Papua yang dikendalikan diluar kendali Pangdam dan Kapolda, sehingga menyulitkan Pangdam dan Kapolda dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saat ini Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua adalah putera-putera Papua, tapi kondisi yang demikian (ada pasukan diluar kendali Pangdam dan Kapolda), menyulitkan posisi Pangdam dan Kapolda,". 

"Oleh karena itu, pimpinan institusi TNI dan Polri di tingkat pusat seharusnya memberikan dukungan penuh kepada Pangdam dan Kapolda Papua, agar Pangdam dan Kapolda dapat bertindak secara terbuka dan profesional untuk mengungkapkan dua kejadian tersebut,” ujar Komarudin menegaskan.