Stafsus Milenialnya Offside, Jokowi Harus Tegas!

Pemerintahan Joko Widodo kembali dapat sorotan publik. Kali ini, sorotan tertuju kepada beberapa staf khusus milenial seperti Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Delvara yang dinilai keliru di tengah pandemi corona (Covid-19).

Kritikan terkait hal ini salah satunya disuarakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menilai beberapa stafsus Jokowi bertentangan dengan kebijakan pemerintahan dalam menerapkan prinsip good governance.

Baca Juga: Kalau Negara Gak Punya Uang, Kok Stafsus Milenial Dapat Proyek Triliunan?

"Stafsus itu pilihan Presiden. Yang dilakukan beberapa bertentangan dengan prinsip good governance dan berpeluang fraud serta konflik kepentingan," ujar Mardani, Kamis (16/4/2020).

Mardani bilang, sebagai kepala negara, Jokowi memang mesti diingatkan menyangkut kekeliruan dari sejumlah orang terdekatnya. Kata dia, orang sekitar istana kepresidenan seharusnya bisa mengedepankan etika dalam bersikap.

Menurutnya, agar tak gaduh terulang kembali, Jokowi mesti punya sikap tegas untuk mengevaluasi kekeliruan stafsus milenialnya. "Pak Jokowi mesti diingatkan agar dalam kondisi apapun akuntabilitas dan etika adalah pegangan utama. Kalau indikasinya pelanggaran etika ya copot. Kalau kesalahan ya dibina," tuturnya.

Tampar Muka Jokowi

Pengamat sosial politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kekeliruan stafsus Jokowi kali diibaratkan olehnya sudah seperti menampar muka Jokowi. Ia mengatakan bahwa sanksi yang layak bukan hanya sekadar menegur.

"Akan tetapi, harus berani mencopot stafsus yang enggak becus. Apa yang dilakukannya sudah menampar muka Jokowi," tutur Ujang, Kamis (16/4/2020).

Dia heran dengan cara Andi Taufan Garuda Putra yang membuat surat yang ditujukan kepada para camat dengan tujuan kepentingan perusahaan pribadi. Begitu pun dengan Adaman Belva Delvara terkait polemik perusahaannya terkait pelatihan kartu Prakerja secara online.

"Sudah offside. Mereka tak layak dan tak pantas jadi stafsus. Lebih baik mundur atau dicopot saja. Akan banyak conflic of interest jika mereka masih jadi stafsus. Lebih baik mereka jadi profesional," tutur Ujang.

Kontroversi stafsus Jokowi kembali mencuat setelah salah seorang stafsus Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat ke semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Andi Taufan dalam surat itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu Stafsus Presiden. Polemik dalam surat itu karena memohon agar para camat men-support edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Covid-19 yang dicanangkan perusahaan milik Andi Taufan yaitu PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Pengiriman surat ke camat dan melibatkan perusahaan pribadi dinilai konflik kepentingan. Andi pun mendapat kecaman.

Merespons itu, Andi juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan menarik kembali surat berkop Sekretariat Kabinet itu. Ia mengklarifikasi surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan program Desa Lawan Covid-19 yang sebelumnya diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut. Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," tutur Andi.

Pun, Adamas Belva Delvara yang tersangdung polemik konflik kepentingan karena perusahaan yang dipimpinnya, Skill Academy by Ruang Guru, merupakan salah satu mitra program Kartu Prakerja.

Belva dalam akun Twitternya menyampaikan ia siap mundur dari posisinya sebagai stafsus Presiden Jokowi. Ia menekankan tak ada pelanggaran secara hukum menyangkut mitra program Kartu Prakerja.

"Walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur," tulis Belva di akun twitternya, @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020).