Mantan Kepala Intelijen, Mustafa al-Kadhimi Kini Pegang Kendali Pemerintahan Irak

Parlemen Irak telah menyetujui pemerintahan baru setelah mantan kepala intelijen Mustafa al-Kadhimi dilantik sebagai perdana menteri baru negara itu pada Kamis (7/5/2020). Pemerintahan baru ini mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan di saat Irak memerangi krisis ekonomi dan pandemi virus corona.

Mustafa al-Kadhimi adalah orang ketiga yang dicalonkan untuk menggantikan Adel Abdul Mahdi yang mundur pada November. Dia dilantik sebagai perdana menteri setelah pemilihan Rabu malam.

Pemeluk Syiah berusia 53 tahun itu dipandang sebagai seorang tokoh yang independen secara politik dan pragmatis. Dia adalah mantan jurnalis yang menulis menentang mantan Presiden Saddam Hussein dari pengasingan di Iran dan Inggris sebelum invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada 2003.

Kadhimi menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Nasional Irak (Inis) dari 2016 hingga bulan lalu, ketika dia ditugaskan membentuk pemerintahan. Dua kandidat sebelumnya, Mohammed Allawi dan Adnan al-Zurfi, mundur setelah gagal mendapatkan dukungan yang cukup di parlemen.

Dia mampu memenangkan dukungan dari blok politik terbesar, dan dilaporkan dianggap sebagai pilihan yang dapat diterima oleh AS dan negara tetangga Iran.

"Keamanan, stabilitas, dan berkembangnya Irak adalah jalan kita," kata Kadhimi dalam sebuah cuitan di Twitter yang dilansir BBC.

Kadhimi tidak akan memulai masa jabatannya dengan kabinet penuh.

Faksi-faksi politik masih bernegosiasi mengenai para kandidat untuk kementerian-kementerian utama minyak dan luar negeri, sementara anggota parlemen menolak pilihannya untuk perdagangan, keadilan, budaya, pertanian dan migrasi.

AS dan PBB menyambut baik pembentukan pemerintah baru, tetapi mendesak Kadhimi untuk bergerak cepat untuk mengatasi masalah Irak.