Airlangga Diserang, Golkar: Heran, Orang Sekelas Rizal Ramli Bicara Tanpa Bukti, Tanpa Pengetahuan!

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, agar tidak asal bicara tentang Kartu Prakerja.

Menurutnya, tudingan begal digital yang disampaikan Rizal Ramli kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, dianggap tidak mendasar. 

“Dia tidak mengerti mekanisme kerja digital dalam program Kartu Prakerja. Lebih baik, dia pelajari dulu deh mekanisme kerja program Kartu Prakerja. Jangan asal bicara, tapi tidak tahu bagaimana implementasi program Kartu Prakerja ini,” ujar Ace, Sabtu (9/5/2020).

Baca Juga: Bisnis Terdampak Corona hingga Harus Rumahkan 2.500 Karyawan, Ruben Onsu: Ini yang Paling Dahsyat!

Ace sangat menyayangkan, pernyataan begal digital ini keluar dari ekonom sekaliber Rizal Ramli. Ace bilang, tudingan itu sangat dangkal untuk mengkritik Kartu Prakerja.

“Sangat heran, orang sekaliber Rizal Ramli bicara tanpa bukti, dan tanpa pengetahuan yang cukup untuk mengkritik Kartu Prakerja. Siapa yang membegal siapa? Bagaimana cara membegalnya? Apanya yang dibegal?,” papar Ace.

Menurut informasi, saat ini Badan Advokasi DPP Partai Golkar sedang mengkaji pernyataan Rizal Ramli tersebut. Sesegera mungkin, Golkar akan menyampaikan sikap terkait langkah hukum secara formal.

Baca Juga: Komandannya Dituduh Begal, Golkar Warning Lisan Rizal Ramli

Sekadar latar, Rizal Ramli mengkritik Golkar dan Airlangga melalui akun Twitter @RamliRizal pada Minggu (3/5/2020) lalu. Ia menanggapi postingan media JPNN.com, yang menulis pernyataan pengamat ekonomi, Uchok Sky Khadafi tentang masalah Kartu Prakerja.

Rizal Ramli mencuit begini, “Ini yang sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “Begal Digital”. @PartaiGolkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yang rugikan rakyat seperti OmniBus Law, Begal Digital dan Perpu 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal keuangan,” cuit @RamliRizal.

Rizal bahkan menuding, Partai Golkar menerima upeti. “Umumnya, semua partai mendapatkan uang dari upeti-upeti Pilkada dan Pilpres. Di situlah dimulai ‘Politik Uang’. Cabup, Cagub, Capres tinggal sewa parpol-parpol, apalagi ada syarat Threshold — itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yang menghasilkan demokrasi kriminal hari ini !! Lupakan rakyat,” tulisnya.

“Selain upeti Pilkada & Pilpres, partai canggih seperti @PartaiGolkar juga menerima uang besar saat berkuasa seperti kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan Omni gombal dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: Teknokrat-teknokrat rakus kuasa yang itu-itu saja,” tambahnya.