Ribut-Ribut Data Bansos, Mensos Percayakan pada Pemerintah Daerah

Salah satu permasalahan krusial dalam upaya pemerintah membagikan bantuan sosial ke masyarakat adalah terkait ketersediaan dan validitas data masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lembaga utama yang menjalankan program tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Kemensos tidak memiliki data sendiri dan mengandalkan pasokan data tersebut dari pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Kami sejauh ini tidak pernah ambil data sendiri langsung ke masyarakat. Kenapa? Ya karena kalau kami ambil sendiri, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan di lapangan. Selain tentu memakan waktu dan tenaga akan sangat rawan muncul perbedaan data dengan yang dimiliki daerah. Karena itu, kita putuskan satu pintu menggunakan data dari pemda setempat," ujar Menteri Sosial, Juliari Batubara, dalam video conference bersama para pemimpin redaksi media nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Sabtu malam (9/5/2020).

Baca Juga: Mahfud MD: Ayo Bersama Perang Lawan Covid-19!

Upaya mempercayakan sepenuhnya pasokan data kepada pemerintah daerah setempat, menurut Juliari, juga sesuai dengan prioritas pemerintah yang saat ini lebih berfokus pada masalah kecepatan agar bantuan sosial tersebut dapat sesegera mungkin sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, untuk mengejar kebutuhan kecepatan tersebut, pemerintah sepenuhnya telah mempercayakan validitas dan ketepatan data tersebut kepada pemda setempat yang dinilai sudah seharusnya memahami sepenuhnya kondisi masyarakat di wilayahnya.

"Memang idealnya (bantuan sosial) ini selain bisa cepat juga tepat. Tapi Ketika harus memilih, kita pilih kecepatan karena masyarakat tidak bisa menunggu lama. Karena kalau mendahulukan ketepatan, bisa jadi sampai nanti Covid-19 sudah berakhir baru bantuannya sampai ke masyarakat," tutur Juliari.

Karenanya, Juliari juga mengaku heran bila hingga saat ini masih ada beberapa kepala daerah yang mengeluhkan pelaksanaan bantuan sosial di daerah masing-masing. Menurut Juliari, keluhan itu tidak seharusnya muncul karena seluruh data sudah diambil dari pihak pemda sendiri sehingga harusnya seluruh bantuan sosial yang disalurkan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat.

"Karena itu, saya kadang tidak habis pikir kok masih ada keluhan macam-macam dari kepala daerah, sedangkan (bantuan sosial) itu kan sudah pakai data mereka sendiri. Kok protes? Bahwa memang kami membutuhkan data secara detail ke mana bantuan sosial itu disalurkan, tentu itu sudah pasti karena terkait pertanggungjawaban administrasi. Maka jangan juga diminta dananya, bantuannya, lalu disalurkan sendiri oleh pemda. Itu jelas tidak bisa dilakukan," tegas Juliari.