Pemerintah Lantang Serukan New Normal, Gus Yaqut: Memang Kita Sudah Pernah Normal Sebelumnya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal atau pola hidup baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Penerapan new normal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari penularan Covid-19.

Kendati demikian, kebijakan ini menuai kontroversi karena faktanya angka kasus baru di Indonesia masih cukup tinggi. Data terakhir pada Rabu 27 Mei 2020, angka kasus baru mencapai 686 kasus baru dari total 23.851 kasus positif Covid-19 sampai saat ini.

Baca Juga: Sudah Gaungkan New Normal, Muhammadiyah: Masyarakat Masih Bingung

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas, menilai bahwa dari sisi istilah saja, new normal itu bias kata dan bias intelektual.

"Orang di kampung saya di Rembang sana itu enggak akan tahu new normal itu apa. Sejenis ketan atau gaplek. Dari sisi istilah saja sudah bias. Orang tidak akan tahu apa itu new normal," ujar pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini beberapa waktu lalu.

Kedua, Gus Yaqut mengaku heran ketika tiba-tiba pemerintah berbicara new normal. "Memang kita sudah pernah normal sebelumnya? Kita ini belum pernah normal. Saya harus katakan dengan sedih hati, apa yang diamanatkan founding father, apa yang diamanatkan konstitusi kita itu belum sepenuhnya kita jalankan, belum sepenuhnya pemegang otoritas negeri ini jalankan," tuturnya.

Menurut dia, masih banyak orang miskin yang telantar, yatim piatu yang tidak terurus. Kesenjangan sosial juga makin lebar. "Tiba-tiba kita dihadapkan dengan new normal," urainya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai new normal itu bisa dilakukan jika tren penambahan kasus baru itu makin kecil.

"Artinya, ada kendali dari pihak otoritatif yang menyatakan bahwa penambahan kasus baru itu makin kecil. Kedua, pasien yang sembuh juga makin banyak. Ketiga, penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan dengan testing, tracing, dan isolasi, ini harus ada jaminan," tuturnya.

Jika tiga hal ini tidak bisa diberikan, kata Gus Yaqut, kebijakan new normal ini tidak akan berdampak apa-apa. Sebaliknya, justru akan memperburuk situasi. "Belum saatnya kita bicara new normal. Saya kira pemerintah harus konsentrasi pada hal yang terkait dengan kesehatan rakyatnya dulu, baru kita bicara new normal," urainya.

Menurut Gus Yaqut, jika new normal diterapkan dalam kondisi sekarang, konsekuensinya akan sangat jelas, yakni bertambahnya korban baru karena orang akan merasa sudah bebas kembali beraktivitas, bisa bebas keluar rumah kembali.

"Kemudian pasar dibuka, mal dibuka, lalu sekolah mulai memasukkan anak didiknya kembali," paparnya.

Gus Yaqut menyebutkan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai jumlah anak usia 0-14 tahun yang terjangkit Covid-19 mencapai 831 anak per 22 Mei 2020. Dari jumlah itu, mereka yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 129 orang dan yang meninggal dengan status positif Covid-19 sebanyak 14 anak.

"Ini tentu angka yang sangat mengkhawatirkan. Kalau sekolah dibuka sementara otoritas kesehatan kita belum kokoh, apakah tidak akan makin membahayakan? Makin banyak anak-anak yang terkena Covid-19. Kita belum bicara soal mal, tempat ibadah, dan seterusnya. Ini kan sangat berbahaya jika pemerintah tidak siap," tuturnya.