Pengamat Politik Rocky Gerung (kanan) menyampaikan materi saat diskusi di Aula Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Diskusi tersebut bertema upaya mempertahankan independensi KPK. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Pengamat politik Rocky Gerung mengaku kesal lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyikapi penghentian diskusi di kampus.
Menurut dia, seharusnya Jokowi dapat menegaskan kepada publik bahwa kampus adalah wadah kebebasan berpendapat. Sambungnya, hal ini merupakan masukan bagi pemerintah agar pelarangan diskusi dan berpendapat tidak terulang ke depannya.
Baca Juga: Minta Gak Usah Nyapres Lagi, Kubu 212 Masih Gak Rela Prabowo Gabung ke Jokowi?
Baca Juga: Prihatin! Novel Baswedan: Pak Jokowi, Selamat Atas Prestasi Aparat Bapak!
Ia mengaku sepakat jika Presiden tidak boleh ikut campur dalam konteks kriminalitas. Namun, presiden dapat mengintervensi sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat.
"Soal HAM itu bukan soal intervensi atau tidak intervensi, presiden sebagai kepala eksekutif dan kepala negara harus public address bahwa kampus itu bebas mengucapkan apa saja, termasuk mencaci maki presiden," ujarnya dalam diskusi Jokowi dan Masa Depan Demokrasi dalam program Rosi, KompasTV, Kamis (11/6).
Lanjutnya, ia mengatakan secara tidak langsung telah memperkuat asumsi bahwa rezim Jokowi telah mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya di dalam kampus.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
