Pendukung mengikuti kampanye terbuka calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi mengajak pendukung untuk memerangi hoaks dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres mendatang. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Politisi PDIP Arteria Dahlan meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hari dalam mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) ke DPR.
Termasuk RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang ia anggap merugikan partai berlogo banteng.?
Ia mengatakan jika sikap PDIP tegas sejak bertahun silam dengan ditekennya TAP MPR 1/2003 sebagai penguat Tap MPR XXV tentang larangan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.
Baca Juga: Akhir Juni, Jokowi Akan Resmikan Jalan tol Manado-Bitung
Baca Juga: Rocky Gerung Nyuruh Jokowi: Blusukan Aja ke Grup WA Emak-emak!
"TAP MPR 1/2003 penguatan TAP MPRS XXV itu buatannya zaman Ibu Megawati, clear sudah. Larangan Marxisme Leninisme, Komunisme, clear. Kok tiba-tiba dengan yang begini (RUU HIP) diangkat lagi (isu komunisme)? Ini yang saya katakan harga mahal bagi kami Pak Menteri, secara elektoral tergerus secara ideologis ya ini juga kami dirugikan," ujarnya, di Gedung DPR RI, Senin (22/6/2020).
Lanjutnya, ia menegaskan Menkumham untuk segera menyampaikan ke Presiden Jokowi agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
"Mohon Pak Menteri bisa disampaikan kepada pimpinannya agar kadang-kadang dalam mengambil kebijakan itu bisa lebih arif dan bijaksana lagi," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
