Kredit Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah ketika menterinya tidak bekerja dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Padahal, situasi saat ini sedang berjalan tidak normal.
"Kemarahan itu bagi saya wajar, wajar itu karena semua pemimpin, presiden, sebagai kepala pemerintahan melakukan hal yang sama yaitu mengingatkan para anggota kabinetnya bukan hanya di Indonesia saya rasa, tapi di berbagai negara melakukan hal yang sama," ujarnya saat mengikuti diskusi Polemik Trijaya dengan tema 'Menanti Perombakan Kabinet' yang disiarkan secara langsung, Sabtu (4/7/2020).
Baca Juga: Jokowi Evaluasi Menteri, PDIP: Kalau Dapat Rapor Merah, Legowo!
Di sisi lain, pihaknya mengakui bahwa seluruh jajaran pemerintah gagap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, ada hal yang tidak biasa yang harus dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat ketika berhadapan dengan pandemi Covid-19.
"Saya melihat bahwa pandemi ini membuka kotak pandora semua, nah ternyata dalam kita mengatasi dan menangani satu situasi yang semua di luar perkiraan kita, seperti pandemi Covid-19 yang jadi persoalan internasional, kita gagap ternyata," ucap Masinton.
Baca Juga: 3 Menteri Jokowi Diklaim Lolos Reshuffle: Erick, Prabowo, dan...
Menurut Masinton, persoalan pokok kegagapan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 yakni karena belum disiapkannya penanganan dalam situasi darurat. Pemerintah, kata Masinton, belum mampu mengimplementasikan manajemen penanganan dalam situasi darurat.
"Saya lihat bahwa persoalan pokoknya kenapa kita gagap adalah karena kita memang belum memiliki formula yang disebut dengan disaster managemen itu. Kita hanya mengenal kata disaster managemen, penanganan dalam situasi darurat, tapi implementasinya gagal kita dalam menerapkan itu," ungkapnya.
Masinton melihat ketika terjadi bencana di satu daerah, ada ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, rakyat yang jadi korbannya. Salah satu kegagalannnya yakni karena banyak data yang tidak akurat ketika terjadi bencana.
"Karena persoalan ini, kita memang tidak siap. Tata kelola pemerintahan kita, bukan hanya saat ini. Ini puncak dari seluruh persoalan yang memang kita gagap dalam menangani itu," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
