Please, Jangan Panik! Krisis Covid-19 Beda dengan Krisis 1998

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang patut diperhitungkan di ASEAN, Indonesia mampu bertahan di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19. Demikian yang mengemuka pada acara DBS Insights for Business Leaders, di mana Bank DBS Indonesia mengamati, menganalisis, dan menyajikan pandangan para pakar seputar kondisi ekonomi terkini.

Pada sesi yang bertajuk "Economies in Transition (Indonesia)", DBS Chief Economist, Taimur Baig, berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna, dalam memaparkan pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, BTN Optimalkan Pinjaman SMF Rp850 M

Paulus mengatakan, sebelum krisis global yang terjadi akibat Covid-19, Indonesia pernah mengalami kondisi serupa pada tahun 1998. Apabila dibandingkan dengan krisis 1998, ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan sehat.

"Hal tersebut tercermin pada beberapa aspek termasuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga lima kali lipat menjadi 1,1 triliun dolar AS dan peningkatan cadangan devisa sekitar tujuh kali lipat menjadi 129 miliar dolar AS," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Memang yang selalu menjadi kekhawatiran, pinjaman luar negeri naik sebesar 3,1 kali lipat menjadi 404 miliar. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah rasio utang Indonesia terhadap PDB justru mengalami penurunan dari 57% menjadi 36%.

"Uniknya, tahun 1998 dan 2020 mencatat depresiasi rupiah yang serupa yaitu sekitar Rp16.500 sampai Rp16.600. Hal yang berbeda di tahun 2020 adalah tingkat depresiasi sebesar 16%, sedangkan di tahun 1998 sebesar 500%," tukasnya.

Paulus mengungkapkan bahwa perbedaan yang paling berarti terasa dari segi kestabilan politik. "Berbeda dengan situasi politik tahun 1998 yang sangat tidak stabil, kondisi saat ini jauh lebih stabil di mana Presiden Jokowi memasuki periode kedua. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan," tambahnya.

Kemudian masyarakat di tahun 1998 belum berbekal jaminan sosial, sedangkan masyarakat kini memiliki program jaminan sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis. Dalam upaya meminimalisasi dampak Covid-19, pemerintah meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 27 miliar dolar AS untuk pembiayaan pelayanan kesehatan.

Selain kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini jauh lebih stabil, DBS Chief Economist, Taimur Baig, melihat bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi turut memberikan dampak signifikan. "Berbagai stimulus yang diberlakukan dengan fokus utama pada penyediaan layanan bagi penduduk miskin seyogianya membantu menjaga stabilitas ekonomi," kata Taimur.