Punya Sense of Crisis Sama, Jokowi Tunjuk Erick Ketuai Tim

Langkah Presiden Joko Widodo membuat tim pemulihan ekonomi nasional dan penanganan corona, menurut Ir. HM. Lukman Edy, M.Si, adalah langkah yang tepat serta menunjukkan sense of crisis menghadapi ketidakpastian keadaan di bulan-bulan mendatang. Hal itu disampaikannya kepada awak media di sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dijelaskan bahwa paling tidak ada dua persoalan besar yang dihadapi bangsa ini hari ini. Pertama, pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhir. Seluruh negara meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan munculnya pandemi jilid II yang lebih parah. Kedua, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Hampir semua negara mengalami negatif growth, bahkan banyak yang negatif growth-nya dua digit.

Baca Juga: Tudingan Rizal Ramli ke Jokowi Langsung Ditangkis KSP, Makjleb!!

"Terhadap dua persoalan besar tersebut maka yang akan dihadapi adalah kenyataan Indonesia  menghadapi ancaman dua krisis sekaligus, yaitu Krisis Kesehatan dan Krisis Ekonomi," terang Dewan Pakar Indonesia Maju Institute ini.

Lukman juga menyinggung soal statemen Presiden Jokowi dalam minggu-minggu terakhir ini yang memperlihatkan kerisauan dan sensitivitasnya terhadap keadaan. Pertama, kemarahan Jokowi di sidang kabinet karena melihat para pembantunya yang belum sejiwa dengannya dalam menghadapi krisis. Ada yang serius, tapi banyak yang santai saja.

"Kedua, ketika Presiden Jokowi pidato di depan para gubernur. Beliau tidak ketinggalan pula mengingatkan keseriusan kepala daerah dalam menangani pandemi corona di daerah masing-masing berdasarkan indikator masih lambannya eksekusi APBD sehingga menjadi penyebab tidak terangkatnya pertumbuhan," jelas Lukman.

Untuk itu, menurut politisi yang juga aktivis Nahdlatul Ulama dan familier dengan panggilan LE ini, Presiden Jokowi telah melakukan langkah yang lebih konkret, yaitu membentuk tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona.

"Intinya, Jokowi ingin apa yang beliau ucapkan minggu-minggu terakhir ini juga dieksekusi. Beliau tidak ingin hanya didengar, tapi tidak dilaksanakan. Beliau ingin langkah cepat yang dilandasi sense of crisis yang kuat," tegas LE.

Soal kenapa Jokowi memilih Erick Thohir mengomandani tim, LE melihat, hal itu bukan saja karena Menteri BUMN mempunyai fungsi dan kewenangan yang cukup untuk mengemban amanah berat ini, melainkan Jokowi juga melihat bahwa Erick Thohir yang paling cepat, kreatif, dan tidak bertele-tele dalam menghadapi krisis sekarang ini di antara pembantunya yang lain.

"Jokowi merasakan ada frekuensi yang sama dengan beliau soal sensitivitas Erick Thohir dalam menghadapi Krisis Kesehatan dan sekaligus Krisis Ekonomi sekarang ini. Erick Thohir punya sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," simpulnya lagi.

Tentang bagaimana menghadapi pandemi, LE berpandangan bahwa Erick dipandang telah bergerak cepat membantu menyiapkan Rumah Sakit Khusus Corona, termasuk pengadaan APD. Begitu juga dalam menghadapi ancaman Krisis Ekonomi, Erick juga bergerak cepat membantu presiden menggerakan semua potensi ekonomi untuk mengerem penurunan pertumbuhan. "Meski banyak yang Erick Thohir tabrak, tapi sepertinya presiden suka," nilai LE lagi.

Sementara itu, terkait apa yang harus dilakukan Erik Tohir, Dewan Pakar IMI ini merinci sebagai berikut. Pertama, Erick harus menginventarisasi permasalahan sebagai breakdown dari dua masalah besar: ancaman pandemi Covid-19 jilid dua dan ancaman krisis ekonomi akibat terjun bebasnya pertumbuhan ekonomi, secara cepat dan lugas serta tidak bertele-tele ala birokrasi. Kedua, Erick harus menyiapkan payung-payung hukum yang menghambat kerja Penanganan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Corona.

"Banyak mekanisme pembuatan payung hukum yang bisa ditempuh Erick. Mulai dari Permen, Perpres, atau Peraturan Pemerintah bahkan Perpu sekalipun bisa ditempuh. Sebagai presiden, Jokowi bahkan menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya, yaitu dengan diterbitkannya Perpu No 1/2020," detailnya.

Ketiga, LE melengkapi bahwa agenda-agenda yang akan dihadapi Erick secara garis besar paling tidak menyiapkan SOP baru di semua sektor menghadapi new normal. Penegakan hukum dalam penerapan pembatasan di era new normal; membangkitkan kembali semangat Satgas Covid yang sekarang menurun; menggerakkan konsumsi APBN dan APBD yang progresnya lambat sekali; menggerakkan indikator pertumbuhan lainnya seperti investasi baik asing maupun dalam negeri; menggerakan dunia usaha; serta menggerakkan semua potensi.

"Erick Thohir harus dapat memastikan Kelembagaan Pemerintah agar semua mempunyai frekuensi sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.