Kredit Foto: Humas MPR
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengonfirmasi penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi di lima instansi pemerintah, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, KLHK, Bawaslu, dan Bapeten dengan tingkat kompleksitas berbeda.
Menanggapi hal ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menindaklanjuti laporan BPK tersebut dengan melakukan identifikasi dan investigasi mengenai penggunaan rekening pribadi untuk penyaluran APBN, dan segera meminta klarifikasinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk, Negara Tekor Rp88,42 Triliun!
"Mendorong Kemenkeu dalam melaksanakan APBN sesuai dengan aturan penggunaan keuangan negara secara transparan dan penuh tanggung jawab agar realisasi anggaran K/L sesuai aturan perundangan yang berlaku," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Selain itu, politisi Golkar ini juga meminta Kemenkeu mengembangkan sistem monitoring, pengendalian dan optimalisasi rekening pemerintah pada K/L guna mencegah potensi penyalahgunaan atas kas.
"Saya juga mendorong kementerian maupun lembaga agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter kehati-hatian penggunaan anggaran, juga dalam pengelolaan anggaran negara," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti
