Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati duduk bersama menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ramai baru-baru ini.
Adapun temuan BPK dimaksud ialah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aliran dana dari Kemenhan ke rekening atas nama pribadi berjumlah Rp48,1 miliar itu disebut mengalir tanpa persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tidak masuk dalam laporan Kemenhan.
Baca Juga: Rp48,1 Miliar Masuk Rekening Pribadi, DPR Mau Todong Prabowo
"Kita perlu tahu kapan temuan tersebut karena setahu saya laporan BPK atas Kemenhan tahun anggaran 2019 itu predikat terbaik, yaitu WTP (Wajar tanpa pengecualian)," ujar Bobby Adhityo Rizaldi, Kamis (23/7/2020).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan jika laporannya WTP dan ada temuan tersebut, harusnya tidak ada hitungan kerugian negara. Sehingga, lanjut dia, biasanya direkomendasikan untuk perbaikan sistem pengendalian keuangan internal dan meningkatkan good governance.
"Solusinya duduk bersama perwakilan Kemenhan dan Kemenkeu untuk selesaikan hal teknis ini. Tidak ada disebutkan kerugian negara dalam temuan ini, jadi perlu perbaikan sistem atau prosedur administrasi internal antar lembaga negara," pungkasnya.
Sekadar diketahui, sebelumnya Staf Khusus Kemenhan berdalih dana tersebut terkait kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia. Staf Khusus Kemenhan itu mengungkapkan dana ke rekening pribadi digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas atase yang membutuhkan dana segera dan cepat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
